Membuka Peluang Ekonomi Hijau Indonesia

Pembiayaan iklim yang lebih inklusif – termasuk produk keuangan yang sesuai prinsip syariah – dinilai dapat membantu membuka lebih banyak peluang di sektor ekonomi hijau Indonesia. Temuan ini disampaikan dalam laporan terbaru tentang kewirausahaan di negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara.

Laporan berjudul - Kondisi Ekosistem Kewirausahaan Indonesia: Fokus Ekonomi Hijau (The State of Indonesia’s Entrepreneurial Ecosystem: Focus on the Green Economy) – juga merekomendasikan dukungan yang lebih kuat bagi startup hijau di luar Jawa dan Bali, perluasan definisi bisnis iklim, serta peningkatan kemitraan dengan perguruan tinggi

Disusun oleh Sweef Capital sebagai bagian dari KINETIK Sweef Entrepreneurs Program, laporan ini mensurvei 304 organisasi pendukung wirausaha di berbagai wilayah Indonesia, khususnya yang bergerak di ekonomi hijau.

Laporan ini mensurvei 304 organisasi yang mendukung para wirausaha di berbagai wilayah Indonesia.

Organisasi yang terlibat mencakup lembaga pengembangan kapasitas – yang memberikan dukungan berkelanjutan seperti pelatihan dan pendampingan – serta investor, inkubator, dan akselerator.

Ekonomi hijau telah ditetapkan sebagai salah satu dari enam bidang utama transformasi ekonomi dalam agenda Indonesia Emas 2045, yang menargetkan Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun peringatan XNUMX kemerdekaannya.

“Bappenas (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional) memperkirakan upaya transisi hijau berpotensi meningkatkan pertumbuhan PDB menjadi sekitar 6.1 hingga 6.5 persen per tahun hingga 2025, menciptakan 1.8 juta pekerjaan hijau pada 2030, serta menaikkan pendapatan nasional bruto per kapita hingga 35 persen pada 2045,” tulis laporan tersebut.

Namun, organisasi yang disurvei menyampaikan bahwa pilihan pembiayaan yang tersedia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha.

“Sebagai contoh, sebagian pendiri usaha enggan mengambil pembiayaan utang konvensional karena larangan agama terhadap bunga (riba),” tulis laporan tersebut.

“Para responden juga mencatat bahwa minimnya produk keuangan syariah yang arus utama atau ramah startup – terutama di luar Jawa – membuat pemanfaatannya terbatas, meski kebutuhan sebenarnya ada.”

Karena itu, laporan merekomendasikan agar lembaga keuangan dan penyedia dana memperluas akses terhadap instrumen pembiayaan yang sesuai syariah serta skema pembiayaan campuran (blended finance) yang selaras dengan nilai-nilai lokal dan tujuan iklim.

Laporan ini merekomendasikan agar para penyandang dana memperluas definisi bisnis yang “selaras dengan iklim” hingga mencakup sektor-sektor seperti pertanian. FOTO: Jefri Tarigan

Selain persoalan pembiayaan, organisasi yang disurvei juga menilai bahwa banyak bisnis kerap terlewatkan ketika tidak masuk ke dalam definisi sempit “selaras iklim”. Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha masih mengaitkan keberlanjutan terutama dengan isu pengurangan plastik.

“Sebagai contoh, UMKM yang bergerak di bidang pertanian dan berupaya mengurangi limbah makanan bisa jadi tidak teridentifikasi sebagai ‘bisnis iklim’, padahal memiliki potensi mitigasi yang kuat,” tulis laporan tersebut.

Laporan ini merekomendasikan agar penyedia dana memperluas definisi bisnis “selaras iklim” untuk mencakup sektor-sektor seperti pertanian, logistik, sistem pangan, dan clean cooking (memasak bersih), khususnya ketika usaha-usaha tersebut berkontribusi pada mitigasi, ketangguhan, atau adaptasi iklim.

Jawa, khususnya Jakarta, masih menjadi wilayah paling aktif untuk kewirausahaan hijau. Dari organisasi yang disurvei, 132 di antaranya berbasis di Jakarta, dengan tambahan 85 di Jawa Barat dan 72 di Jawa Timur.

Inkubator lokal, terutama di luar Jawa, seringkali kesulitan membangun visibilitas atau kredibilitas untuk menarik pendanaan atau kemitraan yang berkelanjutan, bahkan ketika jangkauan mereka cukup luas.

“Di luar Jawa dan Bali, infrastruktur inkubator dan akselerator masih belum merata dan kekurangan pendanaan,” tulis laporan itu.

Laporan juga menyoroti bahwa para pengusaha dengan latar pendidikan luar negeri atau kemampuan bahasa Inggris yang lancar cenderung lebih mudah diundang ke program, jejaring, atau percakapan dengan investor.

Untuk memperkuat ekosistem secara lebih merata, laporan merekomendasikan dukungan tambahan seperti ruang kerja bersama (co-working space), studio usaha (venture studio), dan pusat inovasi (innovation hubs) di wilayah seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara.

Laporan tersebut menyerukan dukungan yang lebih besar di wilayah-wilayah seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. FOTO: Jefri Tarigan.

Laporan juga menyebut perguruan tinggi di Indonesia dapat berperan lebih aktif mendukung wirausaha iklim melalui riset teknis, akses fasilitas, serta keterlibatan talenta mahasiswa.

“Pendidikan tentang kewirausahaan hijau masih dangkal, dengan salah satu peserta menyampaikan bahwa hanya satu universitas di Indonesia yang menawarkan jurusan energi terbarukan,” kata laporan tersebut.

Laporan ini juga menemukan bahwa wirausaha perempuan masih menghadapi hambatan yang cukup nyata, terutama dalam program akselerasi.

Rekomendasinya mencakup integrasi pertimbangan gender dan aksesibilitas dalam proses seleksi, penyediaan dukungan yang lebih sesuai bagi usaha yang dipimpin perempuan, serta pelacakan metrik dampak gender.

Sweef Capital menjelaskan bahwa laporan ini disusun untuk memahami lebih baik tingkat dukungan bagi wirausaha di ekonomi hijau Indonesia, mengidentifikasi kesenjangan dan peluang, mendorong kolaborasi, serta membantu para pelaku usaha mengenali sumber daya yang tersedia.

“Melalui riset dan pendekatan penguatan kapasitas ini, program bertujuan membangun usaha yang tangguh dan berpandangan ke depan, yang mendorong partisipasi ekonomi perempuan sekaligus mempercepat transisi ekonomi hijau Indonesia.”